Senin 08 Juli 2019 bertempat di gedung Sekretariat Mahkamah Agung,lt. 12, Jakarta Pusat. Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (Badilag) melakukan pembekalan kepada 58 satuan kerja di ligkungan peradilan agama yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Pembekalan ini diberikan sebelum dilakukan reviu oleh tim nasional dari Kementrian PANRB. Ke 58 satuan kerja tersebut tediri dari 16 Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan 42 Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah .Mahkamah Agung melalui surat sekretaris MA No.759/SEK/OT.01.1/6/2019 tanggal 11 Juni 2019, mengusulkan sebanyak 174 satker di lingkungan MA yang akan direviu atas predikat WBK.
Dirjen Badilag Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H dalam arahannya mengatakan, dari 192 satker yang diusulkan Badilag, hanya 74 satker yang dipilih oleh Bawas MA.
"Kemudian dari 74 satker itu yang lolos hasil seleksi Tim Penilai Internal MA (TPI) sebanyak 58 satker. Ini menandakan kemampuan satker untuk mempersiapkan segalanya dengan waktu yang terbatas. Ini hal yang luar biasa," ujarnya. Beliau mengungkapkan, seharusnya tim dari Badilag akan melakukan pendampingan Zona Integritas (ZI) terhadap 58 satker berpredikat WBK, mengingat tim nasional kemenpan RB akan melakukan reviu pada pertengahan Juli mendatang.
"Jika kita melakukan pendampingan, dengan anggaran dan waktu yang terbatas, paling banyak hanya bisa melakukan pendampingan sebanyak 5 satker saja. Karena itu saya kumpulkan 58 satker untuk dilakukan pembekalan, " tuturnya.
Sementara itu Direktur Pembinaan Tenaga Teknis PA Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag berharap dengan acara pembekalan ini akan terbangun satu presepsi dan metode yang sama.
“Saya berharap satker yang mendapat nilai terbaik bisa berbagi informasi dan pengalamannya, sehingga nanti ketika dinilai oleh tim nasional Kemenpan RB, semuanya memiliki pola yang sama,” ujarnya.
Sementara itu PA Mojokerto sebagai satker yang mendapat nilai tertinggi diberi kesempatan untuk memberikan kiat-kiat dan starteginya dalam pelaksanaan ZI. Ketua PA Mojokerto Dr.Musthofa, SH., MH. memaparkan materi tentang Langkah - langkah menuju pembangunan ZI. Menurutnya ada 5 hal yang harus disiapkan untuk pelaksanaan ZI.
Pertama, komitmen pimpinan. Kemampuan dan kemauan pimpinan dalam membangun komitmen, mengajak seluruh jajarannya untuk melakukan perubahan. Menurutnya, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di PA Mojokerto tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berbuat lebih baik.“Dengan keterbatasan itu maka saya menunjuk hakim senior menjadi ketua tim RB dan hakim yunior menjadi ketua tim ZI. Pelaksanaan ZI itu perlu proses pembangunan dari hal-hal yang mendasar,” ujarnya.
Kedua, meningkatkan kualitas pelayan publik. Diantaranya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang tungu yang nyaman, PTSP, layanan posyakum, keramahan petugas dalam melayani dan pemanfaatan IT.
Ketiga, hadir di publik. Unit kerja berupaya melakukan inovasi kegiatan yang mendekati masyarakat , seperti kegiatan sidang keliling, one stop service, melakukan MoU dengan kantor POS dan PTN , sehingga masyarakat pencari keadilan yang berpekara ke Pengadilan Agama Mojokerto tidak perlu keluar pengadilan untuk melakukan pembayaran biaya perkara karena di pengadilan sudah tesedia bank dan kantor pos untuk legalisai.
Keempat, sosialisasi program. Mengoptimalkan media sosial dan media lainnya sebagai sarana publikasi dan komunikasi ke pengguna layanan menjadi efektif , seperti WA, website dan facebook.
Kelima, Jaga konsistensi. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI agar program berjalan secara berkelanjutan yaitu dengan mengadakan rapat dinas, rapat evaluasi dan rapat internal. Pengadilan Agama Mojokerto juga mempresentasikan LKE yang telah dinilai oleh tim penilai internal MA.
Badilag juga mengundang narasumber, Drs. Agus Uji Hantara, M.E. Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan pengawasan Kemenpan RB. Beliau menjelaskan tentang hal apa saja yang harus dipersiapkan guna menghadapi evaluasi pelaksanaan ZI. Menurutnya, Reformasi Birokrasi (RB) dan pembangunan ZI, merupakan satu kesatuan yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang “world class”. Satker-satker yang sudah berpredikat WBK adalah satker yang sudah berhasil melakukan reformasi, sehingga bisa menjadi contoh untuk satker yang lain. “Jadi ini bukan seperti mengikuti sebuah kontes dengan dokumen yang lengkap, tetapi membangun dua hal, yaitu SDM dan sistemnya,” tuturnya. Beliau juga mengapresiasi 174 satker di lingkungan MA yang berpredikat WBK, dan jika diihat dari LKE, sudah memenuhi syarat, cuma ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan survei. “Perlu dilakukan survei eksternal oleh BPS, yaitu survei persepsi korupsi dan survei kepuasan masyarakat,” ungkapnya.
Selain diikuti 123 peserta dari 58 satker, acara ini juga dihadiri oleh pejabat eselon I, II, II dan IV Ditjen Badilag. Para peserta tampak antusias mengikuti acara. Ini ditandai dengan kehadiran peserta mencapai 123 peserta, yang seharusnya 116 peserta.
Semoga acara ini bisa menambah bekal dan pengetahuan bagi Pengadilan Agama Mojokerto sebelum adanya reviu oleh tim nasional dari Kementrian PANRB dalam pelaksanaan Zona Integritas. Amin. Tim IT
