Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

Selamat Datang

SELAMAT DATANG Assalaamualaikum Wr. Wb. Selamat datang di situs resmi Pengadilan Agama Gresik. Website ini dibuat sebagai sarana untuk memberikan beragam informasi khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Selamat Datang

PENANDATANGANAN MoU PENGADILAN AGAMA GRESIK DAN POLRES GRESIK DALAM PENGAMANAN PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI

PENANDATANGANAN MoU PENGADILAN AGAMA GRESIK DAN POLRES GRESIK DALAM PENGAMANAN PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI

Relaunching PTSP PA Gresik oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI via Teleconference

Relaunching Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Gresik sebagai respon atas sidak Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI pada tanggal 01 Juni 2019
Relaunching PTSP PA Gresik oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI via Teleconference

Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Gresik

Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Gresik

PENGADAAN BARANG DAN JASA

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

Administrasi dan persidangan secara elektronik dan diterapkan secara menyeluruh pada perkara-perkara tertentu.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

 

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Gresik ,  Mahkamah Agung RI membuat terobosan baru dengan membuka kesempatan persidangan secara elektronik atau e-litigasi berdasarkan Perma 1 Tahun 2019, E-litigasi meredesain praktik peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan modern di Negara-Negara yang telah maju teknologinya, , Keluaraga besar Pengadilan Agama Gresik turut berbela sungkawa atas meninggalnya Drs. M. Iqbal, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Agama Lumajang, pada hari Minggu 10 November 2019 sekitar pukul 04:55 WIB di RSUD Dr. Soebandi Jember
  • Zona Integritas
  • Pencanangan ZI
  • Prosedur Perkara
  • Contoh Form Gugatan & Pemohon
  • Pojok PA

20181203005133

ZI 3

20181018045329

 

No.Contoh FormatAksi
1 Panduan Mengajukan Gugatan Klik Disini
2 Format Cerai Talak Klik Disini
3 Format Cerai Gugat Klik Disini
4 Format Cerai Gugat Hadhanah Klik Disini
5 Format Cerai Gugat Hadhanah dan Nafkah Anak Klik Disini
7 Format Cerai Talak Hadhanah Klik Disini
8 Contoh Permohonan Itsbat Nikah Voluntair Klik Disini
9 Format Cerai Talak Hadhanah Ghaib (Hilang) Klik Disini
10 Format Cerai Talak Ghaib Klik Disini
11 Contoh Format Wali Adhal Klik Disini
12 Format Cerai Gugat Ghaib Klik Disini
13 Format Cerai Talak Hadhanah Ghaib (Hilang) 2 tahun/lebih Klik Disini
14 Format Cerai Gugat Ghaib Ghaib (Hilang) 2 tahun/lebih Klik Disini
15 Contoh Permohonan Pengangkatan Anak Klik Disini
16 Contoh format permohonan Waris Klik Disini
17 Contoh Permohonan Dispensasi Nikah Anak Laki-laki Klik Disini
18 Format Cerai Gugat penjara 5 tahun atau lebih Klik Disini
19 Format Cerai Gugat pisah 2 tahun atau lebih Klik Disini
20 Format Cerai Talak pisah 2 tahun atau lebih Klik Disini
21 Format gugatan ta'lik talak Klik Disini

Pojok

 

 

zi1

Senin 08 Juli 2019 bertempat di gedung Sekretariat Mahkamah Agung,lt. 12, Jakarta Pusat. Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (Badilag) melakukan pembekalan kepada 58 satuan kerja di ligkungan peradilan agama yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Pembekalan ini diberikan sebelum dilakukan reviu oleh tim nasional dari Kementrian PANRB. Ke 58 satuan kerja tersebut tediri dari 16 Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan 42 Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah .Mahkamah Agung melalui surat sekretaris MA No.759/SEK/OT.01.1/6/2019 tanggal 11 Juni 2019, mengusulkan sebanyak 174 satker di lingkungan MA yang akan direviu atas predikat WBK.

Dirjen Badilag Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H dalam arahannya mengatakan, dari 192 satker yang diusulkan Badilag, hanya 74 satker yang dipilih oleh Bawas MA.

"Kemudian dari 74 satker itu yang lolos hasil seleksi Tim Penilai Internal MA (TPI) sebanyak 58 satker. Ini menandakan kemampuan satker untuk mempersiapkan segalanya dengan waktu yang terbatas. Ini hal yang luar biasa," ujarnya. Beliau mengungkapkan, seharusnya tim dari Badilag akan melakukan pendampingan Zona Integritas (ZI) terhadap 58 satker berpredikat WBK, mengingat tim nasional kemenpan RB akan melakukan reviu pada pertengahan Juli mendatang.

"Jika kita melakukan pendampingan, dengan anggaran dan waktu yang terbatas, paling banyak hanya bisa melakukan pendampingan sebanyak 5 satker saja. Karena itu saya kumpulkan 58 satker untuk dilakukan pembekalan, " tuturnya.

Sementara itu Direktur Pembinaan Tenaga Teknis PA Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag berharap dengan acara pembekalan ini akan terbangun satu presepsi dan metode yang sama.

“Saya berharap satker yang mendapat nilai terbaik bisa berbagi informasi dan pengalamannya, sehingga nanti ketika dinilai oleh tim nasional Kemenpan RB, semuanya memiliki pola yang sama,” ujarnya.

Sementara itu PA Mojokerto sebagai satker yang mendapat nilai tertinggi diberi kesempatan untuk memberikan kiat-kiat dan starteginya dalam pelaksanaan ZI. Ketua PA Mojokerto Dr.Musthofa, SH., MH. memaparkan materi tentang Langkah - langkah menuju pembangunan ZI. Menurutnya ada 5 hal yang harus disiapkan untuk pelaksanaan ZI.

Pertama, komitmen pimpinan. Kemampuan dan kemauan pimpinan dalam membangun komitmen, mengajak seluruh jajarannya untuk melakukan perubahan. Menurutnya, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di PA Mojokerto tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berbuat lebih baik.“Dengan keterbatasan itu maka saya menunjuk hakim senior menjadi ketua tim RB dan hakim yunior menjadi ketua tim ZI. Pelaksanaan ZI itu perlu proses pembangunan dari hal-hal yang mendasar,” ujarnya.

Kedua, meningkatkan kualitas pelayan publik. Diantaranya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang tungu yang nyaman, PTSP, layanan posyakum, keramahan petugas dalam melayani dan pemanfaatan IT.

Ketiga, hadir di publik. Unit kerja berupaya melakukan inovasi kegiatan yang mendekati masyarakat , seperti kegiatan sidang keliling, one stop service, melakukan MoU dengan kantor POS dan PTN , sehingga masyarakat pencari keadilan yang berpekara ke Pengadilan Agama Mojokerto tidak perlu keluar pengadilan untuk melakukan pembayaran biaya perkara karena di pengadilan sudah tesedia bank dan kantor pos untuk legalisai.

Keempat, sosialisasi program. Mengoptimalkan media sosial dan media lainnya sebagai sarana publikasi dan komunikasi ke pengguna layanan menjadi efektif , seperti WA, website dan facebook.

Kelima, Jaga konsistensi. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI agar program berjalan secara berkelanjutan yaitu dengan mengadakan rapat dinas, rapat evaluasi dan rapat internal. Pengadilan Agama  Mojokerto juga mempresentasikan LKE yang telah dinilai oleh tim penilai internal MA.

Badilag juga mengundang narasumber, Drs. Agus Uji Hantara, M.E. Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan pengawasan Kemenpan RB. Beliau menjelaskan tentang hal apa saja yang harus dipersiapkan guna menghadapi evaluasi pelaksanaan ZI. Menurutnya, Reformasi Birokrasi (RB) dan pembangunan ZI, merupakan satu kesatuan yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang “world class”. Satker-satker yang sudah berpredikat WBK adalah satker yang sudah berhasil melakukan reformasi, sehingga bisa menjadi contoh untuk satker yang lain. “Jadi ini bukan seperti mengikuti sebuah kontes dengan dokumen yang lengkap, tetapi membangun dua hal, yaitu SDM dan sistemnya,” tuturnya. Beliau juga mengapresiasi 174 satker di lingkungan MA yang berpredikat WBK, dan jika diihat dari LKE, sudah memenuhi syarat, cuma ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan survei. “Perlu dilakukan survei eksternal oleh BPS, yaitu survei persepsi korupsi dan survei kepuasan masyarakat,” ungkapnya.

Selain diikuti 123 peserta dari 58 satker, acara ini juga dihadiri oleh pejabat eselon I, II, II dan IV Ditjen Badilag. Para peserta tampak antusias mengikuti acara. Ini ditandai dengan kehadiran peserta mencapai 123 peserta, yang seharusnya 116 peserta.

Semoga acara ini bisa menambah bekal dan pengetahuan bagi Pengadilan Agama Mojokerto sebelum adanya reviu oleh tim nasional dari Kementrian PANRB dalam pelaksanaan Zona Integritas. Amin. Tim IT

APLIKASI - APLIKASI  PENDUKUNG

 

 

KUISIONER KEPUASAN DAN PELAYANAN

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Gresik

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik

(031)-3991193 Mobile: 08113888100

(031)-3981685

www.pa-gresik.go.id

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

wainstagramyb

Jam Pelayanan

Jam Kerja
Senin - Kamis  : Pukul 07.30 - 16.00
Jum'at  : Pukul 07.00 - 16.00

Jam Pelayanan
Senin - Jum'at  : Pukul 08.00 - 15.00

Jadwal Sidang
Senin - kamis  : Pukul 09.00 - Selesai