Standar Pelayanan Peradilan (SPP)

 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1 Pengadilan adalah Pengadilan Agama Gresik.
2 Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
3 Para Pihak adalah pencari keadilan yang terdiri dari Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon.
4 Panitera Pengganti adalah jabatan fungsional dalam penanganan perkara yang bertugas mendampingi majelis hakim dalam pemeriksaan perkara dan mencatat segala hal ihwal dalam persidangan.
5 Jurusita/Jurusita Pengganti adalah jabatan fungsional dalam penanganan perkara yang bertugas melaksanakan perintah Majelis Hakim dalam kaitannya dengan pencari keadilan.
6 Penetapan Majelis Hakim (PMH) adalah Penunjukan Ketua Pengadilan terhadap hakim-hakim yang akan menangani suatu perkara di pengadilan
7 Penetapan Hari Sidang (PHS) adalah penetapan hari sidang yang dibuat Ketua Majelis Hakim.
8 Minutasi adalah pemberkasan perkara yang sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum baik secara klasifikasi maupun kronologis.
9 Eksekusi adalah pelaksanaan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
10 Teknologi Informasi adalah semua sistem otomatisasi yang memberikan solusi dokumen dengan bantuan sistem komputerisasi atau sistem digital lainnya.
11 Standar pelayanan adalah ukuran baku dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima layanan di Pengadilan Agama Gresik.
12 Standar pelayanan administrasi kepegawaian seharusnya diberikan kepada seluruh pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Gresik secara cepat, tepat, dan akurat.
13 Standar pelayanan administrasi keuangan adalah untuk mewujudkan pelayanan penyusunan laporan perkembangan dan dalam rangka memperlancar kegiatan updating perkebangan realisasi anggaran dan analisis atas laporan realisasi anggaran Pengadilan Agama Gresik yang cepat, tepat, efektif, efisien, tertib administrasi, dan akuntabel sehingga mampu mendukung kelancaran tugas pengguna pelayanan.
14 Standar pelayan administrasi Umum adalah terselenggaranya kinerja pelayanan ketatausahaan di Pengadilan Agama Gresik yang lebih berkualitas, dan terciptanya instrumen untuk mengukur efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akubtabilitas kinerja.

 

BAB II
PENERIMAAN PERKARA

Pasal 2

(1). Prosedur penerimaan perkara dilakukan berdasarkan sistem meja.

(2) Penerimaan perkara dilakukan oleh Petugas Meja I atau petugas yang telah ditunjuk dibawah koordinasi Panitera Muda Gugatan/Permohonan.

(3) Petugas Meja I atau petugas yang telah ditunjuk dalam menerima wajib memperhatikan kelengkapan persyaratan formil dan materil perkara gugatan/permohonan.

(4) Pelayanan penerimaan perkara dilakukan selambat-lambatnya selama 60 (enam puluh) menit;

Pasal 3

(1)   Pengadilan dapat memberikan bantuan kepada para pihak dalam pembuatan gugatan/permohonan.

(2)   Bagi pihak yang tidak dapat membaca dan/atau menulis, Ketua Pengadilan atau petugas yang ditunjuk membuatkan gugatan/permohonan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 4

(1)   Petugas Meja I atau petugas yang telah ditunjuk menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menungkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

(2)   Para Pihak membayar panjar biaya perkara dan atau lainnya pada Bank BNI Syariah KCP Gresik.

(3)   Bagi para pihak yang tidak mampu, dapat beracara secara cuma-cuma (prodeo) setelah menunjukkan surat-surat yang menyatakan dirinya tidak mampu dari kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat.

(4)   Para pihak yang beracara secara cuma-cuma (prodeo) mendapatkan pelayanan yang sama, tanpa dibeda-bedakan.

Pasal 5

(1)   Petugas Meja II atau petugas yang telah ditunjuk mencatat data-data perkara yang telah diberi nomor register ke dalam register perkara.

(2)   Data-data tentang jalannya persidangan dicatat dalam register perkara oleh petugas Meja II atau petugas yang ditunjuk.

(3)   Pencatatan dalam register perkara dilakukan pada hari bersangkutan.

BAB III

PENETAPAN MAJELIS HAKIM & HARI SIDANG

Pasal 6

1 Ketua Pengadilan menetapkan susunan Majelis Hakim dalam tingkat pertama selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pendaftaran perkara.
2 Ketua Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pendaftaran perkara.
3 Ketua Majelis Hakim menunjuk mediator bagi semua perkara untuk mediasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
4 Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhir masa 30 (tiga puluh) hari dengan penetapan Ketua Majelis Hakim atas dasar kesepakatan para pihak.

BAB IV

PANGGILAN PARA PIHAK

Pasal 7

  1. Pemanggilan para pihak yang berdomisili di wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Gresik untuk menghadiri persidangan dilakukan oleh Jurusita dan/atau Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gresik.
  2. Pengadilan mendelegasikan pemanggilan para pihak yang berdomisili di luar wilayah kompetensi relatif pengadilan kepada pengadilan tempat domisili para pihak.
  3. Pengadilan mendelegasikan pemanggilan para pihak yang berdomisili di luar negeri kepada Depatemen Luar Negeri Republik Indonesia.
  4. Pemanggilan para pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia, dilakukan melalui papan pengumuman Kantor Bupati/Walikota dan/atau media massa atau sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 8

  1. Pemanggilan terhadap para pihak dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang.
  2. Untuk kepentingan mendesak dan atas surat perintah khusus Ketua Pengadilan, pemanggilan dapat dilakukan kurang dari 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang.

Pasal 9

(1) Jangka waktu sidang pertama :

  1. Pihak-pihak yang berdomisili di wilayah kompetisi relatif Pengadilan Agama Gresik selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah pendaftaran perkara.
  2. Pihak-pihak yang berdomisili di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pendaftaran perkara.
  3. Pihak-pihak yang berdomisili di luar wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh satu) hari kerja setelah pendaftaran perkara.
  4. Pihak-pihak yang berdomisili di luar negeri selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah pendaftaran perkara.
  5. Pihak-pihak yang tidak diketahui alamatnya di Indonesia dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja setelah pendaftaran perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan Relaas Panggilan kepada Ketua Majelis/Panitera Pengganti yang bersangkutan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum hari sidang.

BAB V

PERSIDANGAN

Pasal 10

  1. Pengadilan mengumumkan daftar perkara yang disidangkan pada hari bersangkutan dan/atau media informasi lainnya.
  2. Persidangan dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Kamis selambat-lambatnya pukul 09.00 WIB pada hari yang bersangkutan.
  3. Urutan persidangan dilakukan berdasarkan urutan daftar kehadiran para pihak.
  4. Penundaan persidangan dilaksanakan paling cepat seminggu dari persidangan sebelumnya.
  5. Apabila salah satu pihak tidak hadir, maka penundaan persidangan dilaksanakan sesuai domisili pihak yang tidak hadir.

Pasal 11

  1. Pengadilan mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi
  2. Mekanisme dan tata cara mediasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 12

  1. Terhadap obyek perkara yang tidak bergerak, Majelis Hakim wajib melaksanakan pemeriksaan setempat (discente)

Pasal 13

  1. Persidangan suatu perkara dilaksanakan selambat-lambatnya selama 4 (empat) bulan termasuk minutasi, terhitung sejak perkara didaftarkan.
  2. Majelis Hakim melalui Ketua Pengadilan melaporkan perkara yang diperiksa lebih dari 6 (enam) bulan.

BAB VI

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Pasal 14

(1) Panitera/Panitera Pengganti yang mengikuti persidangan wajib membuat Berita Acara Persidangan.

(2) Pembuatan Berita Acara Persidangan dilaksanakan pada hari sidang yang bersangkutan.

(3) Ketua Majelis bertanggung jawab atas kebenaran Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera/Panitera Pengganti.

(4) Berita Acara Persidangan ditanda tangani selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum sidang berikutnya.

Pasal 15

(1) Apabila salah satu pihak tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menyampaikan Pemberitahuan Isi Putusan kepada pihak yang bersangkutan.

(2) Relaas Pemberitahuan Isi Putusan disampaikan kepada pihak bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah perkara diputus.

(3) Relaas Pemberitahuan Isi Putusan disampaikan kepada Petugas Meja III untuk pencatatan tanggal putusan berkekuatan hukum tetap.

BAB VIII

MINUTASI PERKARA

Pasal 17

(1) Minutasi perkara dilaksanakan oleh Panitera/Panitera Pengganti selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah perkara diputus.

(2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perkara diputus, berkas perkara yang telah diminutasi diserahkan kepada Petugas Meja III untuk dibuatkan salinan dan Akta Cerai selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan.

BAB IX

PENERBITAN AKTA CERAI

Pasal 18

(1) Pada perkara Cerai Talak, Akta Cerai diterbitkan pada hari sidang Ikrar Talak dilaksanakan.

(2) Pada perkara Cerai Gugat, Akta Cerai diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

BAB X

UPAYA HUKUM

Pasal 19

(1) Penerimaan perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali dilakukan oleh Petugas Meja I atau petugas yang telah ditunjuk.

(2) Pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tinggi Agama:

  1. Bagi para pihak yang berdomisili di wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Gresik, maka pengiriman berkas dilaksanakan pada 30 (tiga puluh) hari;
  2. Jika para pihak atau salah satu pihak berdomisili diluar wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Gresik, maka pengiriman berkas dilaksanakan sesuai dengan masa jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Pasal 20

Pengiriman berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung :

(1) Bagi para pihak yang berdomisili di wilayah kompetensi relatif pengadilan, maka pengiriman berkas dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja, setelah pernyataan Kasasi.

(2) Jika para pihak atau salah satu pihak berdomisili diluar wilayah kompetensi relatif pengadilan Agama Gresik, maka pengiriman berkas dilaksanakan sesuai jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

BAB XI

EKSEKUSI

Pasal 21

(1) Pengadilan melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila ada pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan, sedangkan pihak lainnya mengajukan permohonan eksekusi.

(2) Pengadilan melaksanakan eksekusi apabila pihak-pihak tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela setelah pengadilan memberikan peringatan (Aanmaning) sebanyak dua kali.

BAB XIII

UNIT PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN

Pasal 25

(1) Pengadilan menyediakan unit pelayanan isformasi bagi pencari keadilan dan/atau pihak-pihak lainnya yang membutuhkan informasi pengadilan.

(2) Mekanisme dan tata cara kerja unit pelayanan informasi diatur oleh Ketua Pengadilan.

(3) Khusus untuk kepentingan informasi publik melalui media massa, Pengadilan menyediakan unit kehumasan yang bertindak selaku juru bicara Pengadilan.

(4) Tata cara kerja unit kehumasan diatur oleh Ketua Pengadilan

BAB XIV

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Pasal 26

(1) Menyusun rencana kenaikan pangkat PNS yang akan dinaikan pangkatnya (1 hari).

(2) Menyusun kelengkapan persyaratan kenaikan pangkat (1 hari).

(3) Menyiapkan surat pengantar ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (1 hari).

Pasal 27

(1) Menerima usul pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan sturuktural Eselon III dan IV di lingkungan Pengadilan Agama Gresik.

(2) Meneliti berkas usul pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan structural Eselon III dan IV di lingkungan Pengadilan Agama Gresik:

  1. Mencocokan data kepegawaian seluruh pejabat/pegawai yang diusulkan (1 hari).
  2. Menyiapkan surat permohonan izin diperkerjakan/alih tugas bagi PNS di lingkungan Pengadilan Agama Gresik yang diusulkan diangkat dalam jabatan (1 hari).

(3) Membuat rekapitulasi usul pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon III dan IV di lingkungan Pengadilan Agama Gresik.

(4) Menyiapkan dan melaksanakan sidang Baperjakat:

  1. Membuat dan menyampaikan undangan Sidang Baperjakat (1 hari).
  2. Melaksanakan Sidang Baperjakat (1 hari).
  3. Melaporkan hasil Sidang Baperjakat kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik (1 hari).
  4. Membuat surat pengatar usul pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan struktural Eselon III dan IV kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (1 hari).

(6) Menyiapkan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi para pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan Pengadilan Agama Gresiki (3 hari):

  1. Menyiapkan surat undangan bagi para pejabat yang akan dilantik dan diambil sumpah jabatan.
  2. Menyiapkan surat permohonan kesediaan menjadi saksi dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
  3. Menyiapkan surat permohonan bantuan rohaniwan kepada Departemen Agama guna mendampingi para pejabat yang akan diambil sumpah oleh pejabat yang berwenang.
  4. Menyiapkan susunan acara pelantiukan dan naskah sumpah jabatan.
  5. Menyiapkan Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan.
  6. Menyiapkan pointers sebagai bahan sambutan Ketua Pengadilan Agama Gresik dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
  7. Penyampaian undangan.

(7) Pelaksaan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para pejabat struktural di lingkungan Pengadilan Agama Gresik (2 jam).

(8) Menyiapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan (1 hari).

(9) Menyiapkan Memorandum kepada Kepala Sub. Bagian Keuangan tentang permohonan pembayaran Tunjangan Jabatan Struktural bagi para pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh pejabat yang berwenang (1 hari).

Pasal 28

(1) Membuat usul pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

(2) Menyiapkan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan ke KPPN melalui Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan (10 menit).

Pasal 29

(1) Menerima dan meneliti surat permohonan pindah.

(2) Menyiapkan konsep surat pertimbangan/persetujuan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik (1 hari).

(3) Menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan persetujuan pindah kepada kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik (1 hari).

(4) Menyampaikan fotokopi SK pindah dan salinan Keputusan ke KPPN melalui Kepala Sub. Bagian Keuangan untuk penerbiatan SKPP gaji/pemindahan gaji (1 hari).

Pasal 30

(1) Mempersiapkan pengiriman data peserta Diklatpim (3 hari).

(2) Mengirimkan nama calon peserta Diklatpim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

(3) Menerima panggilan calon peserta Diklatpim.

(4) Mengikutsertakan berdasarkan surat panggilan Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen Mahkamah Agung RI.

Pasal 31

(1) Mempersiapkan pengiriman data calon peserta Diklat Teknis (2 jam).

(2) Menyiapkan surat tugas untuk mengikuti calon peserta diklat teknis ( 15 meniti).

(3) Mengirim peserta untuk mengikuti Diklat Teknis (1 hari).

Pasal 32

(1) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada PNS yang mencapai batas usia pensiun (10 menit).

(2) Menerima berkas permohonan pensiun dan pemeriksaan berkas kelengkapan administrasi pensiun (15 menit).

(3) Menyiapkankan dan menyampaikan surat usul pensiun ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (1 hari).

(4) Menyampaikan SK pensiun kepada penerima pensiun (1 hari)

BAB XV

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 33

(1) Penyusunan daftar gaji dan tunjangan oleh Pembuat Daftar Gaji berupa daftar gaji dan tunjangan (5 hari/berkas).

(2) PDG dan PPK melakukan penelitian dan pengujian serta penandatanganan daftar gaji dan tunjangan (30 menit/berkas).

(3) Menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) gaji dan tunjangan (30 menit/berkas).

(4) PDG meneliti dan menguji dokumen permintaan pembayaran gaji dan tunjangan (1 jam/berkas).

(5) PDG menyiapkan SPM Gaji dan Tunjangan (15 menit/berkas).

(6) Penguji dan penandatanganan SPM oleh Pejabat Penguji dan penanda tanganan SPM (15 menit/berkas).

(7) Menyampaikan SPM ke KPPN Pelaihari setiap tanggal 10 bulan berkenan (2 jam/berkas), apabila SP2D telah terbit maka akan dilakukan transfer dana ke rekening Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya akan dibayarkan kepada yang berhak menerima.

(8) Pengadministrasian SPM mengambil SP2D (1 jam/berkas).

(9) Pengadministrasian SPM mencatat SP2D (10 menit/berkas), selanjutnya fotokopi SP2D disampaikan ke Bagian Akuntasi dan Pelaporan (Aklap).

Pasal 34

(1) Mencatat permintaan uang lembur PNS yang telah mendapat disposisi/persetujuan KPA dan Kepala Sub.Bagian Keuangan (10 menit/berkas).

(2) Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Kometmen memberikan disposisi (10 menit/berkas).

(3) Pemroses Gaji meneliti dan menguji uang lembur dan uang makan lembur (1 jam/berkas).

(4) Pemroses Gaji menyusun rekapitulasi, daftar perhitungan uang lembur dan uang makan lembur serta penyiapan SPP (1 hari/berkas).

(5) Pemroses Gaji menyampaikan rekapitulasi, daftar perhitungan uang lembur dan uang makan lembur serta SPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1 jam/berkas).

(6) Pemroses Gaji meneliti dan menguji SPP uang lembur dan uang makan lembur yang telah mendapat persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (1 jam/berkas).

(7) PDG menyiapkan SPM (15 menit/berkas).

(8) Pengujian dan penandatanganan SPM oleh Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM (15 menit/berkas).

(9) Menyampaikan SPM ke KPPN Pelaihari (2 jam/berkas), apabila SP2D telah terbit maka akan dilakukan transfer dana ke rekening Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya akan dibayarkan kepada pejabat/pegawai yang berhak menerima pembayaran.

(10) Pengadministrasian SPM mengambil SP2D (1 jam/berkas).

(11) Pengadministrasian SPM mencatat SP2D (10 menit/berkas), selanjutnya fotokopi SP2D disampaikan ke Bagian Akuntasidan Pelaporan (Aklap).

Pasal 35

(1) Mencatat permintaan uang makan PNS yang telah mendapat disposisi/persetujuan KPA dan Kepala Sub.Bagian Keuangan (10 menit/berkas).

(2) Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Kometmen memberikan disposisi (10 menit/berkas).

(3) Pencatatan dan pendistribusian oleh Pemroses Gaji (10 menit/berkas)

(4) Pemroses Gaji menyusun daftar perhitungan uang makan serta menyiapkan SPP (1 hari/berkas).

(5) Pemroses Gaji menyampaikan SPP kepada Kuasa Penggunan Anggaran (10 meniti)

(6) Pemroses Gaji meneliti dan menguji SPP uang makan yang telah mendapat persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (1meniti/berkas).

(7) PDG menyiapkan SPM (15 menit/berkas).

(8) Pengujian dan penandatanganan SPM oleh Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM (15 menit/berkas).

(9) Menyampaikan SPM ke KPPN Kotabaru (2 jam/berkas), apabila SP2D telah terbit maka akan dilakukan transfer dana ke rekening Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya akan dibayarkan kepada pejabat/pegawai yang berhak menerima pembayaran.

(10) Pengadministrasian SPM mengambil SP2D (1 jam/berkas).

(11) Pengadministrasian SPM mencatat SP2D (10 menit/berkas), selanjutnya fotokopi SP2D disampaikan ke Bagian Akuntasidan Pelaporan (Aklap).

Pasal 36

(1) Mencatat permintaan biaya perjalanan dinas yang telah mendapat disposisi/persetujuan KPA dan Kepala Sub.Bagian Keuangan (10 menit/berkas).

(2) Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Kometmen memberikan disposisi (10 menit/berkas).

(3) Pengagenda mencatat dan mendistribusian dokumen (10 menit/berkas).

(4) Pemroses Gaji menyusun daftar perhitungan uang makan serta menyiapkan SPP (1 hari/berkas).

(5) Pemroses Gaji menyampaikan SPP kepada Kuasa Penggunan Anggaran (10 meniti)

(6) Pemroses Gaji meneliti dan menguji SPP uang makan yang telah mendapat persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (1meniti/berkas).

(7) PDG menyiapkan SPM (15 menit/berkas).

(8) Pengujian dan penandatanganan SPM oleh Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM (15 menit/berkas)

(9) Menyampaikan SPM ke KPPN Pelaihari (2 jam/berkas), apabila SP2D telah terbit maka akan dilakukan transfer dana ke rekening Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya akan dibayarkan kepada pejabat/pegawai yang berhak menerima pembayaran.

(10) Pengadministrasian SPM mengambil SP2D (1 jam/berkas).

(11) Pengadministrasian SPM mencatat SP2D (10 menit/berkas), selanjutnya fotokopi SP2D disampaikan ke Bagian Akuntasidan Pelaporan (Aklap).

BAB XVI

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM

Pasal 37

(1) Menerima dan mencatat lembar persetujuan (arahan) Ketua atas surat permohonan audiensi dan acara rapat, permohonan kehadiran sebagai pembicara, undangan dan lain-lain (5 menit).

(2) Memilah dan menelaah persetujuan Ketua berdasarkan jenis kegiatan dan urgensinya (20 menit) yang terdiri dari:

  1. Permohonan audiensi dan acara rapat.
  2. Permohonan kehadiran sebagai pembicara, pejabat pelantikan, pemimpin rapat dan lain-lain.
  3. Undangan yang bersifat resmi dan tidak resmi.
  4. Undangan sebagai pendamping Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

(3) Menyusun rencana acara berdasarkan skala prioritas (10 menit):

  1. Persetujuan atas acara dan kegiatan tersebut ditindaklanjuti dengan memasukkan rencara acara dan kegiatan dimaksud ke dalam agenda kegiatan Ketua.
  2. Menyusun seluruh permohonan berdasarkan jenis kegiatan dan urgensi waktunya.

(4) Melakukan koordinasi (1 hari):

  1. Menyiapkan surat undangan – jika diperlukan – dan menetapkan daftar pihak-pihak yang akan terlibat pada acara dan kegiatan Ketua.
  2. Melakukan pengecekan dan korfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait.

(5) Membuat susunan acara berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak-pihak terkait (1 jam).

(6) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan/materi yang dibutuhkan sesuai dengan rencana acara dan kegiatan yang akan dilakukan (1 hari).

(7) Melakukan persiapan acara dan kegiatan (1 hari):

  1. Melakukan survey, advance dan gladi resik –jika perlu.
  2. Mengecek konfirmasi kehadiran pejabat/peserta/tamu.
  3. Membuat check list terkait tempat dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung acara dan kegiatan.
  4. Menggandakan bahan/meteri yang akan didistribusikan kepada peserta.

(8) Pelaksanaan acara dan kegiatan keprotokolan (tergantung durasi acara dalam hitungan jam, hari/minggu):

  1. Menunjuk dan menentukan pejabat dan pegawai yang bertugas pada acara dan kegiatan pada hari H.
  2. Mengecek ulang bahan/materi dan peralatan yang dibutuhkan.

Pasal 38

(1) Menyelenggarakan pelayanan penanganan perbaikan atau pengembangan gedung kantor, rumah dinas, serta sarana dan prasarana (1 sampai 10 hari).

(2) Mendistribusikan surat/berkas dan tindak lanjutnya kepada pihak-pihak yang terkait (5 menit).

(3) Membuat RAB untuk mendapat pertimbangan persetujuan pelaksanaan (30 menit).

 

Kontak

  • Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45

    Gresik Jawa Timur Indonesia

  • Telp : (031)-3991193

    Fax : (031)-3981695

    Mobile: 085204163436

  • Email :

Traffic Pengunjung

Hari ini21
Kemarin112
Minggu ini133
Bulan ini3846
Semua31459

26 September 2017

Tautan

 

Jam Pelayanan

Jam Kerja
Senin - Kamis  : Pukul 07.30 - 16.00
Jum'at  : Pukul 07.00 - 16.00

Jam Pelayanan
Senin - Jum'at  : Pukul 08.00 - 15.00

Jadwal Sidang
Senin - kamis  : Pukul 09.00 - Selesai