Melalui Teleconference, Dirjen Badilag Relaunching PTSP PA Gresik
Surabaya | badilag.mahkamahagung.go.id
Dirjen Badilag, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., mengujicoba Pusat Layanan PTA Surabaya dengan teleconference ke beberapa Pengadilan Agama (PA) di wilayah Jawa Timur, Kamis (24/9/2019) di Aula Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya.
Satu jam sebelumnya, Aco Nur meluncurkan aplikasi inovasi PTA Surabaya, termasuk diantaranya Pusat Layanan PTA Surabaya itu sendiri.
Empat PA berkesempatan teleconference dengan Aco Nur. PA Banyuwangi mewakili wilayah timur, PA Sumenep menjadi wakil Pulau Madura, PA Gresik mewakili wilayah utara dan terakhir PA Kota Madiun mewakili wilayah selatan.
Menjadi yang pertama disapa, PA Gresik langsung meminta Aco Nur untuk meluncurkan ulang (Relaunching) Pusat Terpadu Sistem Pelayanan (PTSP) di kantornya. "Melalui teleconfernce ini, saya mohon perkenan Pak Dirjen untuk meluncurkan ulang PTSP PA Gresik" pinta Wakil Ketua PA Gresik.
Permintaan itu direspon positif oleh Dirjen Badilag. "Dengan mengucapkan bismillahirrahmaanirrahim, saya me-relaunching PTSP PA Gresik" sambutnya.
Aco Nur mengakui, sebelumnya PTSP PA Gresik jauh dari standar. "Dulu kurang bagus, sekarang sudah bagus, terimakasih atas respon PA Gresik" ungkapnya.
Ia berharap, dengan PTSP yang baik dapat meningkatkan kinerja pengadilan sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan pun menjadi meningkat.
Melalui teleconference, berbagai keluhan dan capaian juga disampaikan oleh PA. Menjadi salahsatu PA dengan perkara terbanyak, PA Banyuwangi mengeluhkan jumlah Panitera Pengganti dan Jurusita. Wakil Ketua PA Banyuwangi menyampaikan bahwa saat ini hanya ada 8 Panitera Pengganti dan beberapa jurusita.
Kekurangan Jurusita, disampaikan pula oleh PA Bojonegoro. Dengan perkara berkisar 2800an, PA Bojonegoro hanya memiliki 2 orang jurusita. Keterbatasan sarana juga disampaikan oleh PA Bojonegoro kepada Dirjen Badilag. "Bukan tidak bisa melayani dengan maksimal tapi keterbatasan sarana prasarana. Saat ini luas tanah PA Bojonegoro 900 m2 dengn luas bangunan 800 m2. Sangat sempit sekali" ujar WKPA Bojonegoro dari layar videotron.
Menanggapi kekurangan sarana prasarana, Aco Nur mengakui jika luas tanah dan bangunan yang dimiliki PA Bojonegoro memang belum standar. Menurutnya, anggaran untuk pembangunan sifatnya bergiliran. Ia berjanji akan menyampaikan keluhan PA Bojonegoro itu ke Biro Perlengkapan MA RI.
Yang menarik, PA Bojonegoro dengan segala keterbatasannya mampu menempati urutan 9 untuk kinerja penyelesaian perkara melalui SIPP. "Luar biasa untuk PA Bojonegoro" Aco Nur memberi apresiasi.
Menjadi wakil Pulau Madura, PA Sumenep mengaku sudah mulai melaksanakan inovasi aplikasi Ditjen Badilag. "Hanya kekurangan sarana teleconference" WKPA Sumenep menyampaikan.
Untuk kinerja SIPP, PA Sumenep saat ini masuk 10 besar. Perkara yang ditangani sekitar 1600an dengan jumlah hakim 4 orang, termasuk pimpinan.
Apresiasi juga diberikan Dirjen Badilag kepada PA Madiun. PA Madiun sudah mulai menerapkan aplikasi yang sudah diluncurkan oleh Mahakamah Agung dan Badilag. Satu hal yang harus cepat dibenahi, yaitu kinerja penanganan perkara melalui SIPP. "Ranking SIPP harus ditingkatkan. Satu bulan harus bagus" tegas Aco Nur.
Menjadi yang utama ditanyakan, Dirjen Badilag didampingi KPTA Surabaya Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. menekankan untuk meningkatkan pemanfaatan SIPP dalam pelaksanaan tugas pengadilan. Disamping itu, 9 aplikasi inovasi Badilag harus mulai diterpkan, terutama untuk antrian sidang. "Sembilan aplikasi terutama antrian sidang agar segera diimplementaaikan untuk kepastian kehadiran di pengadilan. Karena banyak pihak yang hari ini mencari nafkah untuk keperluan hari ini juga" ungkap Aco Nur. (hirpan hilmi)
