AREA V

PENGUATAN PENGAWASAN

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Pengadilan Agama Gresik yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Target yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara.
2. Meningkatnya efektivitas keuangan Negara.
3. Mempertahankan predikat WTP dari WBK
4. Menurunnya tingkat penyalahagunaan wewenang

Atas dasar hal tersebut maka terdapat beberapa indicator yang dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan yaitu:

A. Pengendalian Gratifikasi.

1. Pengadilan Agama Gresik telah melakukan publik campaign tentang pengendalian gratifikasi
2. Melaksanakan public campaign dilokasi layanan melalui pemasangan spanduk, banner, dan media public campaign
3. Pengadilan Agama Gresik telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi:
4. Membentuk unit pengendali gratifikasi
5. Memasang kamera CCTV online pada area layanan.

Kegiatan tersebut dilengkapi SK UPG, capture kamera pengawas (CCTV online) dan tampilannya.

B. Penerapan SPIP.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan:

1. Melakukan sosialisasi SPIP serta kode eti
2. Membentuk tim SPIP
3. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pada layanan.

C. Pengaduan Masyarakat.

1. Menunjuk petugas pengaduan masyarakat
2. Menyediakan petugas / ruang / loket / kotak pengaduan
3. Menyediakan informasi sarana penyampaian pengaduan
4. Mengelola pengaduan melalui media web aplikasi SIWAS, SMS gateway dan meja informasi

D. WBS (Whistle Blowing System)

E. Penanganan benturan kepentingan

1. Telah dilaksanakan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
2. Melakukan identifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
3. Penanganan benturan kepentingan telah di sosialisasikan
4. Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan dengan cara menerapkan penempatan pegawai pada jabatan tertentu
5. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
6. Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan

V.	PENGUATAN PENGAWASAN			LINK
	1	Pengendalian Gratifikasi
		a.	Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	Lihat Dokumen
		b.	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Lihat Dokumen
	2	Penerapan SPIP
		a.	Telah dibangun lingkungan pengendalian	Lihat Dokumen
		b.	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Lihat Dokumen
		c.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Lihat Dokumen
		d.	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Lihat Dokumen
	3	Pengaduan Masyarakat
		a.	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Lihat Dokumen
		b.	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Lihat Dokumen
		c.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Lihat Dokumen
		d.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Lihat Dokumen
	4	Whistle-Blowing System
		a.	Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?	Lihat Dokumen
		b.	Whistle Blowing Systemtelah diterapkan	Lihat Dokumen
		c.	Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	Lihat Dokumen
		d.	Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Lihat Dokumen
	5	Penanganan Benturan Kepentingan (3)
		a.	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Lihat Dokumen
		b.	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Lihat Dokumen
		c.	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Lihat Dokumen
		d.	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Lihat Dokumen
		e.	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Lihat Dokumen
	6	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai
		a.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Lihat Dokumen
		b.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Lihat Dokumen